Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Beda Agama Menurut Undang-Undang

perceraian beda agama perceraian beda agama
Memang, hakim juga harus memutuskan untuk menentukan hak asuh dalam perceraian beda agama. Tugas tersebut tentu telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Jadi, hakim memutuskan hak asuh anak tentu dengan pertimbangan yang matang. Namun dalam kasus perceraian antara suami dan istri yang memiliki kepercayaan berbeda ini tergantung oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, Anda harus paham betul tentang persidangan perceraian yang menentukan hak asuh anak hasil dari pernikahan beda agama. Jadi, masing-masing pihak dari suami dan istri wajib memenuhi persyaratan untuk mendapat hak asuh anak. Apabila masing-masing pihak dapat melengkapi persyaratannya, maka putusan hakim menjadi salah satu cara untuk menentukan hak asuh. Selain itu, terdapat bebereapa aturan-aturan tambahan agar hak asuh anak dari hasil pernikahan beda agama dapat segera diputuskan oleh hakim. Untuk itu, ketahui prosedur persidangan hak asuh anak agar hakim dapat segera memutuskan vonis kepada pasangan yang telah bercerai. Syarat-Syarat untuk Memperoleh Hak Asuh dalam Perceraian Beda Agama Memang, dalam Undang-Undang Perkawinan, hak asuh anak yang berusia dibawah 12 tahun ini akan jatuh ke pihak ibu. Namun, hakim di persidangan juga melihat fakta-fakta yang terjadi dalam perceraian rumah tangga. Bisa saja hakim memutuskan hak asuh anak jatuh ke pihak suami. Dengan catatan, pihak suami telah melengkapi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang. Maka dari itu, ini dia beberapa syarat agar Anda memenangkan gugatan hak asuh anak. Diantaranya adalah sebagai berikut : Tidak Melakukan Tindakan Kriminal yang Menyebabkan Perceraian Syarat pertama, hakim akan melihat fakta-fakta persidangan yang menjadi alasan perceraian. Jika ditemukan fakta persidangan bahwa salah satu pihak melakukan tindak kriminal dalam rumah tangga, seperti KDRT. Maka, hak asuh otomatis jatuh kepada pihak yang menjadi korban. Hal ini bertujuan agar anak tidak mengalami trauma karena dekat dengan pelaku KDRT. Mampu Menafkahi Anak Syarat untuk mendapatkan hak asuh anak yang selanjutnya adalah mampu menafkahi sang buah hati. Memang, pihak ayah wajib memberikan nafkah finansial kepada anak. Namun, hak asuh bisa saja jatuh kepada pihak ayah jika suami cukup mapan dan dapat menjamin kesejahteraan sang buah hati. Sehingga, putusan pengadilan tentang perceraian beda agama terkait hak asuh bisa saja jatuh kepada pihak suami. Menjadi Pilihan Anak Syarat yang terakhir, yang menjadi pertimbangan hakim tentu saja keputusan sang buah hati dalam menentukan siapa yang berhak mengasuhnya. Jika anak ingin diasuh oleh pihak ibu, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaan tersebut. Ketentuan Hak Asuh dalam Perceraian Beda Agama Menurut Undang-Undang Memang, di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan ini juga turut memberikan pandangan terhadap hak asuh anak. Menurut Undang-Undang yang berlaku, apabila pasangan yang bercerai ini menganut kepercayaan berbeda, maka hak asuh akan terbagi menjadi dua. Untuk pasangan yang memiliki anak dibawah usia 12 tahun, maka hak asuh akan jatuh kepada pihak ibu. Dan jika pasangan tersebut memiliki anak diatas 12 tahun, maka ia berhak menentukan untuk mengikuti pihak ayah maupun ibu. Jadi, tidak ada paksaan dari anak untuk diasuh oleh pihak ayah maupun ibu. Namun, masing-masing pihak baik suami dan istri dapat mengajukan permohonan perwalian hak asuh. Terlebih bagi Anda yang masuk dalam kategori perceraian beda agama. Untuk memperoleh hak asuh anak, tentu Anda harus mengikuti persidangan perwalian yang digelar oleh pengadilan agama untuk pasangan yang menikah secara islam. Atau pengadilan negeri bagi pasangan yang menikah secara non-muslim. Dan kemudian, hakim akan memeriksa berkas persyaratan untuk mengajukan perwalian anak. Apabila hakim telah mempelajari berkas-berkas yang diajukan pihak ayah dan ibu, maka hakim akan memutuskan hak asuh dalam perceraian beda agama ini jatuh pada pihak ayah atau ibu. Oleh karena itu, Anda harus berpikir lebih matang ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan beda agama. Sebab, proses legalisasi pernikahan di depan hukum agama dan Negara di Indonesia ini cukup rumit bagi Anda yang memutuskan kawin beda agama. Di Indonesia, pernikahan beda agama masih belum dilegalkan. Pasalnya, tidak ada produk hukum yang menjadi aturan untuk pernikahan beda agama. Sehingga perceraian bagi orang-orang dengan kepercayaan berbeda ini tentu lebih rumit.